Amandemen “Separatist Bill”, Senat Prancis Melarang Jilbab

Serangkaian kebijakan anti-Muslim yang memusingkan kini menjadi fitur reguler politik Prancis.

Parlemen Prancis sepakat melarang wanita Muslim menghadiri perjalanan sekolah anak-anak mereka sambil mengenakan jilbab, sebuah simbol yang dilihatnya sebagai ancaman bagi semua hal yang diperjuangkan Republik Prancis yang menganut sekularisme.

Amandemen perubahaan “Separatist Bill” atau “RUU Separatis”, yang sedang diproses di parlemen, amandemen tersebut dapat akan mempersulit kehidupan perempuan Muslim dan partisipasi mereka dalam masyarakat dan bahkan pendidikan anak-anak mereka.

Pemungutan suara pada hari Selasa lalu itu belum berarti larangan tersebut akan menjadi undang-undang, tetapi itu mencerminkan sentimen mayoritas majelis tinggi Prancis.

Negara Prancis, mungkin secara alamiah percaya bahwa dengan menstigmatisasi jilbab dari semua bidang kehidupan publik, akan membebaskan wanita Muslim dari Islam.

“Wanita Muslim secara bersamaan ditindas dan tunduk, tetapi juga mengancam status quo Prancis, keduanya sebagai akibat dari keislaman mereka,” kata Dr Amina Easat-Daas dari Universitas De Montfort berbicara kepada TRT World .

Dalam bukunya ” Muslim Women’s Political Participation in France and Belgium ,” East-Daas menemukan bahwa wanita Muslim di Prancis menghadapi penindasan dalam partisipasi mereka di politik, hal itu seringkali karena afiliasi agama mereka.

Tahun lalu merupakan tahun yang sulit bagi 5,4 juta minoritas Muslim di negara itu. Setiap minggu selalu ada saja serangan baru terhadap komunitas Muslim menjelang pemilihan presiden 2022 sudah semakin dekat.

Pemerintah Presiden Prancis Emmanuel Macron semakin terkepung dan ingin mengarahkan percakapan ke arah politik identitas. Salah urus pandemi Covid-19 di negara itu dan peluncuran vaksin yang cacat telah berdampak pada elektabilitas jajak pendapatnya yang bisa membuatnya kalah dari pemimpin sayap kanan Marie Le Pen.

Di masa lalu, Macron mengaku ingin melawan rasisme dan diskriminasi anti-Muslim. Paradoksnya keinginan untuk melawan “diskriminasi malah memelihara praktik legislatif yang menghasut dan diskriminatif … [yang] menargetkan Muslim dan juga [sebuah] wacana sosial-politik yang secara langsung mendiskriminasi Muslim Prancis, ini tidak koheren,” kata East-Daas .

Sekularisme Prancis semakin dilihat sebagai diskriminasi terhadap Muslim oleh siswa di negara tersebut.
Sekularisme Prancis semakin dilihat sebagai diskriminasi terhadap Muslim oleh siswa di negara tersebut. ()

‘Mereka tidak ingin membahas realitas rasisme’

Minggu lalu, Menteri Dalam Negeri sayap kanan Prancis Gerald Darmanin mencerca sebuah masjid yang sedang dibangun di Strasbourg setelah mendukung pembangunannya pada 2017.

Ketika penduduk Prancis semakin lelah dan kecewa dengan Macron – tingkat ketidaksetujuannya mencapai 58 persen – kabinetnya malah melakukan banyak serangan terhadap Muslim di negara itu.

Menteri Pendidikan Tinggi Prancis, Frederique Vidal, sevelumnya telah menyatakan bahwa negara akan menyelidiki sejauh mana “Islamo-kiri” telah merambah universitas-universitas Prancis.

Tidak ketinggalan, Menteri Pendidikan Prancis, Jean-Michel Blanquer, secara merendahkan menstigmatisasi para akademisi sebagai ” Islam-kiri ” karena berbicara menentang rasisme yang dipimpin negara.

Tidak perlu waktu lama untuk menjadi sasaran pemerintah, seperti yang ditemukan oleh aktivis hak asasi manusia Marwan Muhammad ketika akun pemerintah Prancis mulai mengejeknya di Twitter .

Muhammad, seorang aktivis terkenal di negara itu, sering berbicara menentang diskriminasi yang dipimpin negara.

“Saya menjadi sasaran karena rasisme dan islamofobia,” kata Muhammad ketika TRT World menghubunginya setelah kampanye pemerintah menentangnya.

“Mereka tidak dapat menerima bahwa orang seperti saya dapat berbicara kebenaran kepada kekuasaan. Pemerintah Prancis menargetkan dan mencoba untuk mengintimidasi setiap orang atau organisasi yang tidak setuju dengan kebijakan mereka,” tambahnya.

Ketika pada bulan Januari French Council of the Muslim Faith (CFCM), yang dekat dengan negara, menerbitkan sebuah dokumen yang disebut “Piagam Imam,” beberapa organisasi Muslim dengan cepat mengutuknya.

Dokumen tersebut, proyek Macron yang menguraikan serangkaian prinsip yang akan mendefinisikan Islam di Prancis. Mereka yang tidak menandatangani piagam, yang antara lain melarang para imam berbicara tentang rasisme yang dipimpin negara , karena berbicara hal tersebut akan dianggap ekstremis.

“Mereka tidak ingin membahas realitas rasisme dan islamofobia di Prancis,” kata Muhammad.

“Rasisme di Prancis tidak akan hilang hanya karena pemerintah mengatakan demikian,” tambahnya.

Red: Jaka Setiawan
Sumber: TRT World

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here