Di Paripurna DPR, PKS: Cabut Draf Peta Jalan Pendidikan

Jakarta, Mediadakwah.id –  Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Al Muzzammil Yusuf mengkritisi konsep peta pendidikan yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan diluncurkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Legislator dari Dapil Lampung I itu meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencabut draf Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020 – 2035 yang telah menghilangkan frasa ‘agama’.

Menurutnya, draf PJPN yang telah disusun Kemendikbud tidak sesuai dengan konstitusi.

“Konsep yang telah dibuat Kemendikbud, tidak sesuai dengan namanya. Arah peta jalan yang dari titik telat dan arahnya sudah tidak bertolak dari konstitusi dan berarah pada visi konstitusi yaitu Pasal 31 (3) yang merupakan produk dari reformasi,” kata Muzammil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (8/3/2021).

“Melalui forum ini kami minta untuk pimpinan DPR meminta Kemendikbud untuk mencabut peta jalan tersebut,” imbuh dia.

Menurut Muzzammil, dari aspek teknis, konsep yang dibuat Kemendikbud tak sesuai di awal pengajuannya. Menurutnya, arah peta jalan pendidikan titik tolak dan arahnya sudah tak sesuai konstitusi dan tidak mengarah pada visi konstitusi.

“Kami khawatir mindset dari pembuatan yang disebut perpres atau peta jalan ini memang sejak awal sudah tidak merujuk kepada semangat konstitusi dan undang-undang pendidikan,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menerangkan, amanat konstitusi yang dimaksudkan adalah ‘pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU’. Ia juga menyayangkan, Kemendikbud sejak awal pembentukan peta jalan telah keluar dari amanat.

“Kami khawatir, back main mindset dari pembuatan yang disebut Peraturan Presiden atau peta jalan ini memang sejak awal sudah tidak merujuk kepada semangat konstitusi dan UU pendidikan. Oleh karena bertentangan dengan teknis dan bertentangan dengan substansi, maka melalui forum ini kami meminta untuk Pimpinan DPR meminta kepada Kemendikbud untuk mencabut peta jalan tersebut, karena secara teknis tidak diperintahkan oleh UU, dan secara substansi bertentangan dengan konstitusi dan UU Pendidikan Sisdiknas.” pungkas Muzzammil.

Red: Jaka Setiawan
Sumber: Fraksi PKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here