Kemendikbud Diminta Tak Tergesa Jalankan Pembelajaran Tatap Muka

Ilustrasi. Foto: Ayosemarang.com

Jakarta, Mediadakwah.id- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan mewajibkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) setelah vaksinasi guru rampung. Pembukaan sekolah harus melalui pertimbangan matang.

“Mengingat walaupun kasus covid-19 disinyalir mengalami penurunan, namun kewaspadaan tetap harus dijaga ditengah situasi yang masih dinyatakan pandemi,” ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (19/03/21).

Bambang mendorong Kemendikbud tetap memperhatikan perkembangan angka kasus covid-19 di setiap wilayah sebagai salah satu pertimbangan mewajibkan pembukaan sekolah. Kemendikbud juga diminta memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) di wilayah yang sekolahnya akan dibuka.

Dia juga meminta Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan untuk memastikan sekolah melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum pembukaan sekolah. Sebab, kata dia, dibutuhkan pengawasan dan perhatian yang cukup ketat terhadap anak didik yang masih berusia anak-anak hingga remaja, 

“Serta diperlukan sarana, prasarana, infrastruktur, pemeriksaan syarat kesehatan yang ketat, dan standard operating procedure (SOP) yang jelas terhadap implementasi PTM di era pandemi, dan juga pentingnya izin dari orang tua atau wali dari siswa bersangkutan,” jelasnya.

Kemudian, Kemendikbud pun didorong memastikan setiap sekolah melakukan sosialisasi dan meminta perizinan kepada orang tua murid terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan PTM terbatas. Izin dan peran orang tua siswa dinilai penting dalam membantu anaknya mempersiapkan diri menghadapi PTM. 

“Bagaimana menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan covid-19 di lingkungan sekolah, serta memberikan arahan kepada orang tua murid yang masih belum mengizinkan anaknya untuk melakukan kegiatan PTM di sekolah,” terangnya.

Lalu, Bamsoet juga meminta Kemendikbud mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah secara benar dan tepat sasaran. Selain itu, memastikan sekolah dapat menggunakan dana BOS tersebut untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan penunjang kegiatan PTM di sekolah.

Pernyataan ini merespons pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim yang menyebut sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas setelah vaksinasi guru rampung dilakukan. Nadiem menargetkan pada Juli, seluruh sekolah bisa mulai melakukan PTM terbatas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here