Pemerintah Jangan Tegesa-gesa Impor Beras dan Garam


Jakarta, Mediadakwah.id – Pemerintah ngotot ingin mengimpor beras dan garam dalam jumlah yang berton-ton. Ide tersebut tentu saja mendapatkan penentangan dari para pengamat dan pakar.

Diketahui jumlah beras yang direncanakan akan diimpor mencapai 1 juta ton. Sedangkan jumlah garam yang akan dimasukkan dari luar negeri mencapai 3,07 juta ton.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun media sosial Twitter @susipudjiastuti miliknya mengatakan rencana impor garam tersebut berpotensi menghancurkan petani garam di Indonesia.

Dia menjelaskan, kebijakan impor garam yang dianut pemerintah Indonesia tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Jika impor garam tidak lebih 1,7 juta ton maka akan membuat harga garam petani bisa mencapai harga rata-rata di atas Rp1.500 bahkan sempat menyentuh angka Rp2.500 seperti yang pernah terjadi pada tahun 2015 hingga awal tahun 2018 yang lalu.

“Garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Kalau lebih, harga garam petani kita akan hancur lagi. Please!” kata Susi dikutip dari Liputan 6, Rabu (24/3/2021).

Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, jika pemerintah tetap memberi lampu hijau impor beras maka akan semakin menambah penderitaan petani yang selama ini kerap dirugikan.

Dia menjelaskan, para tengkulak kerap mencicil pembayaran hasil beras kepada petani. Sehingga kondisi tersebut tentu saja membebani mereka yang harus menutupi biaya produksi termasuk pupuk.

“Kebijakan ini memangkas akses petani untuk berkembang dan bisa hidup sejahtera. Petani sangat tidak diuntungkan dari segi harga (beras) maupun kapasitas produksinya. Kebijakan ini sama sekali tidak menguntunkan petani padi… Kebijakan ini berseberangan atau kontra produktif dengan sikap Pak Jokowi yang menggaungkan cinta produk dalam negeri, dan peningkatan kualitas produk Indonesia,”  katanya dikutip dari Kompas.

Sementara Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Pimpinan Pusat GP Ansor, Adhe Musa Said mengatakan, sudah saatnya pemerintah mengakhiri kebijakan impor beras dan garam karena pada akhirnya akan selalu mengorbankan nasib petani.

Dikutip dari Republika, menurutnya keefektifan impor beras dan garam yang dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan harga pasar patut dipertanyakan. “Karena dilakukan dalam momentum menjelang panen raya,” ujarnya.

Red: Daulat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here