Tanah Wakaf Perlu Dimasukkan dalam Perencanaan Perkotaan

Ilustrasi. (Foto: Republika)

Jakarta, Mediadakwah.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) menilai para perencana perkotaan dan otoritas yang berwenang dalam perencanaan tata ruang wilayah perkotaan perlu mengakomodasi dan mengoptimalkan kegunaan aset-aset sosial termasuk tanah wakaf.

Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag, Muhammad Fuad Nasar mengatakan, selama ini yang banyak terjadi ialah tukar guling (ruislag) tanah wakaf karena pembebasan lahan untuk kepentingan komersial di kawasan perkotaan.

“Seolah tidak ada pilihan lain kecuali tukar guling. Perlu dikembangkan sinergi dan skema kerja sama pemanfaatan tanah wakaf di perkotaan secara produktif tanpa harus menggusur atau tukar guling ke tempat lain,” kata Fuad dikutip dari laman resmi Kemenag.go.id, Senin (15/03/2021).

Dia melanjutkan, tanah ulayah juga perlu dilindungi sebagai hak milik komunitas adat sama halnya seperti tanah wakaf. Menurutnya, perencanaan tata ruang perkotaan di negara Indonesia haruslah berwawasan kebhinekaan.

“Dengan memperhatikan aspek sosio kultural dan religiositas yang ada di tengah masyarakat,” pungkas Fuad.

Sementara pegiat literasi dan pendiri Center for Indonesia Regional and Urban Studies (CIRUS), Dr. Andrinof Chaniago mengatakan, tanah wakaf yang berdiri bangunan ibadah di atasnya seperti masjid sebenarnya tidak perlu digusur demi kepentingan perencanaan pembangunan perkotaan.

Menurutnya perencanaan pembangunan perkotaan tidak perlu sampai mengesampingkan aspek kepentingan ibadah dan sosial masyarakat. “Tidak harus digusur, tetapi bisa dibangun sekian lantai untuk bsinis dan masjidnya akan menjadi lebih bagus,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here